Undang-Undang angka 23 five 2002 circa Perlindungan Anak di dalam perjalanannya mengalami perubahan. Perubahan tentang UU maju Anak di tetapkan dengan Undang-Undang. Undang-Undang tersebut adalah UU 35 five 2014 tentang Perubahan Atas 23 five 2002 kyung Perlindungan Anak. Perubahan UU maju Anak disebabkan karena alasannya karena meningkatkan perlindungan terhadap anak perlu dilakukan menyesuaikan terhadap banyak ketentuan dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 sekitar Perlindungan Anak.

Anda sedang menonton: Pasal 76 uu perlindungan anak

Undang-Undang angka 35 tahun 2014 sekitar Perubahan overhead Undang-Undang nomor 23 five 2002 tentang Perlindungan Anak disahkan di atas tanggal 17 Oktober 2014 melalui Presiden Dr. Susilo Bambang Yudhoyono dan diundangkan pada days itu juga oleh Menkumham amir Syamsudin.

Undang-Undang nomor 35 five 2014 sekitar Perubahan overhead Undang-Undang nomor 23 five 2002 kyung Perlindungan Anak taruh dalam lembar Negara republik Indonesia five 2014 nomor 297. Penjelasan atas UU 35 lima 2014 kyung Perubahan atas UU 23 lima 2002 kyung Perlindungan Anak berbaring dalam ekstra Lembaran country Republik Indonesia angka 5606. Agar semua setiap orang Indonesia mengetahuinya.


UU 35 tahun 2014 sekitar Perubahan atas UU 23 tahun 2002 kyung Perlindungan Anak

Status, Mengubah

Berlaku, dan Mengubah. Undang-Undang nomor 35 lima 2014 sekitar Perubahan overhead Undang-Undang numeral 23 lima 2002 kyung Perlindungan Anak.

Latar Belakang

Pertimbangan UU 35 tahun 2014 sekitar Perubahan atas UU 23 tahun 2002 circa Perlindungan Anak adalah:

bahwa bangsa Kesatuan republikan Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, tersirat perlindungan terhadap baik anak yang merupakan baik asasi manusia;bahwa setiap anak berhak overhead kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945;bahwa anak seperti tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat spesialisasi sehingga terdaftar dilindungi dari segala bentuk perlakuan noël manusiawi apa mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia;bahwa batin rangka minum perlindungan terhadap anak haruss dilakukan menyesuaikan terhadap pemfitnahan ketentuan di dalam Undang-Undang numeral 23 lima 2002 tentang Perlindungan Anak;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu form Undang-Undang kyung Perubahan overhead Undang-Undang nomor 23 five 2002 tentang Perlindungan Anak;

Dasar Hukum

Dasar tindakan UU 35 lima 2014 sekitar Perubahan atas UU 23 five 2002 tentang Perlindungan Anak adalah:

Undang-Undang nomor 11 lima 2012 sekitar Sistem Peradilan kejahatan Anak (Lembaran negara Republik Indonesia lima 2012 numeral 153, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia nomor 5332);

Penjelasan Perubahan UU maju Anak

Anak adalah potongan yang noel terpisahkan dari keberlangsungan hidup human dan keberlangsungan sebuah country dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab di dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak haruss mendapat kesempatan yang seluas-luasnya buat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Karena itu, haruss dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan dapat diandalkan terhadap pemenuhan hak-haknya tidak punya perlakuan diskriminatif.


Negara menjunjung tinggi baik asasi manusia, implisit di dalamnya hak asasi Anak yang ditandai mencapai adanya dapat diandalkan perlindungan dan pemenuhan baik Anak batin Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia lima 1945 dan banyak ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun apa bersifat internasional. Lega ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional sekitar Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi daratkan Anak malalui Keputusan Presiden angka 36 tahun 1990 circa Pengesahan Convention ~ above The rights Of The child (Konvensi circa Hak-Hak Anak).

Negara, Pemerintah, otoritasnya Daerah, Masyarakat, familial dan Orang tua berkewajiban buat memberikan maju dan menjamin terpenuhinya baik asasi Anak sesuai dengan berkomitmen dan tanggungjawabnya. Maju terhadap Anak apa dilakukan selama ini belum memberikan dapat diandalkan bagi Anak untuk mendapatkan menyembuhkan dan kesempatan yang sesuai mencapai kebutuhannya batin berbagai field kehidupan, sehingga batin melaksanakan upaya maju terhadap baik Anak malalui Pemerintah harus didasarkan di atas prinsip ke kanan asasi umat ​​manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan maju atas baik Anak.

Sebagai implementasi dari ratifikasi tersebut, otoritas telah mengesahkan Undang-Undang nomor 23 five 2002 kyung Perlindungan Anak, apa secara gambaran nyata telah arrange beberapa chapter antara lain persoalan Anak apa sedang berhadapan dengan hukum, Anak dari doan minoritas, Anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual, Anak apa diperdagangkan, Anak korban kerusuhan, Anak yang dulu pengungsi dan Anak dalam situasi konflik bersenjata, keterpurukan Anak yang dilakukan berdasarkan prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, ditanam dan berkembang. Batin pelaksanaanya Undang-Undang tersebut telah sejalan mencapai amanat Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia lima 1945 terkait lega hak asasi manusia, yaitu Anak seperti manusia memiliki hak apa sama untuk tumbuh dan berkembang.


Walaupun instrumen bertindak telah dimiliki, batin perjalanannya Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 kyung Perlindungan Anak belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antarperaturan perundang-undangan sektoral terkait mencapai definisi Anak. Di sisi lain, maraknya keburukan terhadap Anak di Masyarakat, deviasi satunya adalah ragum seksual, memerlukan muka komitmen dari Pemerintah, otoritasnya Daerah, dan social serta semua pemangku kepentingan apa terkait mencapai penyelenggaraan maju Anak.

Untuk efektivitas pengawasan penyelenggaraan maju Anak diperlukan lembaga independen yang diharapkan dapat menyumbangkan Pemerintah dan Pemerintah quận dalam penyelenggaraan maju Anak.

Perubahan Undang-Undang nomor 23 lima 2002 tentang Perlindungan Anak also mempertegas sekitar perlunya pemberatan sanksi kriminalitas dan bagus bagi pelaku ragum terhadap Anak, untuk memberikan berefek jera, serta menjadi penekan adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial Anak korban dan/atau Anak pelakunya kejahatan. Hal tersebut harus dilakukan untuk mengantisipasi Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan di kemudian aku tidak were pelaku ragum yang sama.

Isi UU 35 tahun 2014

Berikut adalah content UU 35 five 2014 circa Perubahan atas UU 23 lima 2002 tentang Perlindungan Anak (bukan style asli):


UNDANG-UNDANG sekitar PERUBAHAN atas UNDANG-UNDANG angka 23 lima 2002 sekitar PERLINDUNGAN ANAK

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 circa Perlindungan Anak (Lembaran bangsa Republik Indonesia five 2002 numeral 109, tambahan Lembaran bangsa Republik Indonesia angka 4235) diubah seperti berikut:

Ketentuan angka 7, numeral 8, nomor 12, nomor 15, dan numeral 17 diubah, di antara angka 15 dan angka 16 disisipkan 1 (satu) angka, yakni nomor 15a, dan ditambah 1 (satu) nomor yakni numeral 18, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini apa dimaksud dengan:

1.Anak adalah seseorang apa belum berusia 18 (delapan belas) tahun, implisit anak yang masih di dalam kandungan.
2.Perlindungan Anak adalah segala kegiatan buat menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal pantas dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
3.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat apa terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau tengah dan anaknya, atau keluarga sedarah batin garis lurus nanti atas atau setelah bawah sampai dengan derajat ketiga.
4.Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau tengah angkat.
5.Wali adalah setiap orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan force asuh sebagai Orang tua terhadap Anak.
6.Anak Terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
7.Anak Penyandang disabilitas adalah Anak apa memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, ataukah sensorik di dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan postur masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan buat berpartisipasi sepenuhnya dan efektor berdasarkan kesamaan hak.
8.Anak apa Memiliki keunggulan adalah Anak yang mempunyai kecerdasan hebatnya atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa noël terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada daerah lain.
9.Anak Angkat adalah Anak yang haknya navigasi dari lingkungan force Keluarga orang Tua, Wali apa sah, atau rakyat lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut setelah dalam lingkungan familic Orang başı angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
10.Anak Asuh adalah Anak apa diasuh oleh seseorang ataukah lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan untuk Orang orang tuanya atau deviasi satu rakyat Tuanya noël mampu menjamin ditanam kembang Anak secara wajar.
11.Kuasa Asuh adalah force Orang başı untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan Anak pantas dengan agama yang dianutnya dan pantas dengan kemampuan, bakat, serta minatnya.
12.Hak Anak adalah bagian dari baik asasi manusia apa wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
13.Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, dan pegang sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
14.Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional di dalam bidangnya.
15.Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan apa diterima oleh Anak dalam situasi dan terms tertentu buat mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan ourselves dan jiwa di dalam tumbuh kembangnya.
15a.Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak apa berakibat hasil kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan khanh secara melawan hukum.
16.Setiap orang adalah setiap orang perseorangan atau korporasi.
17.Pemerintah Pusat apa selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden republik Indonesia yang memegang memaksa pemerintahan bangsa Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar bangsa Republik Indonesia lima 1945.
18.Pemerintah quận adalah gubernur, bupati, dan walikota serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan.

Ketentuan Pasal 6 diubah dan penjelasan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi seperti berikut:

Pasal 6

Setiap Anak berhak buat beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi benar dengan tingkat kecerdasan dan usianya di dalam bimbingan Orang başı atau Wali.

Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) diubah dan tengah ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 9 berbunyi such berikut:Pasal 9
1.Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya pantas dengan minat dan bakat.
1a.Setiap Anak berhak mendapatkan maju di satuan pendidikan dari ragum seksual dan Kekerasan apa dilakukan melalui pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
3.Selain mendapatkan hak Anak sebagaimana dimaksud di ~ ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak apa memiliki atasan berhak mendapatkan pelatihan khusus.

Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi seperti berikut:

Pasal 12

Setiap Anak Penyandang disabilitas berhak didapatkan rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan tingkat kesejahteraan sosial.


Ketentuan Pasal 14 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2) dan penjabaran Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14Setiap Anak berhak buat diasuh oleh people Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasannya dan/atau policy hukum apa sah demo bahwa pemisahan menyertainya adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.Dalam chapter terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:bertemu langsung dan berhubungan memiliki secara militer dengan kedua Orang Tuanya;mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pelatihan dan perlindungan karena proses tumbuh kembang dari senin Orang Tuanya benar dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; danmemperoleh baik Anak lainnya.

Ketentuan Pasal 15 ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf f, sehingga berbunyi such berikut:

Pasal 15

Setiap Anak berhak karena memperoleh maju dari:

penyalahgunaan dalam kegiatan politik;pelibatan di dalam sengketa bersenjata;pelibatan batin kerusuhan sosial;pelibatan di dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;pelibatan dalam peperangan; dankejahatan seksual.

Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi such berikut:

Pasal 20

Negara, Pemerintah, otoritasnya Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang basi atau tutor berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan maju Anak


Ketentuan mengenai mengendarai Bagian senin pada chapter IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian KeduaKewajiban dan Tanggung JawabNegara, Pemerintah, dan otoritas Daerah

Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi such berikut:

Pasal 21Negara, Pemerintah, dan Pemerintah menyiksa berkewajiban dan akun menghormati pemenuhan baik Anak tidak punya membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, negara hukum, urutan kelahiran, dan kapak fisik dan/atau mental.Untuk menjamin pemenuhan baik Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati ke kanan Anak.Untuk menjamin pemenuhan ke kanan Anak sebagaimana dimaksud diatas ayat (1), otoritasnya berkewajiban dan bertanggung jawab batin merumuskan dan mandat kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan Anak.Untuk menjamin pemenuhan baik Anak dan mandat kebijakan sebagaimana dimaksud diatas ayat (3), Pemerintah quenn berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional batin penyelenggaraan maju Anak di daerah.Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan melalui upaya quenn membangun kabupaten/kota dignified Anak.Ketentuan lebih next mengenai kebijakan kabupaten/kota dignified Anak sebagaimana dimaksud di atas ayat (5) diatur di dalam Peraturan Presiden.

Ketentuan Pasal 22 diubah dan penjelasan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Negara, Pemerintah, dan Pemerintah quận berkewajiban dan akuntabel memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan diperoleh daya manusia batin penyelenggaraan keterpurukan Anak.

Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23Negara, Pemerintah, dan Pemerintah daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak menjangkau memperhatikan baik dan kewajiban setiap orang Tua, Wali, atau people lain apa secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak.Negara, Pemerintah, dan Pemerintah daerah mengawasi penyelenggaraan keterpurukan Anak.

Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi seperti berikut:

Pasal 24

Negara, Pemerintah, dan Pemerintah quenn menjamin Anak untuk mempergunakan haknya di dalam menyampaikan pendapat pantas dengan usia dan taraf kecerdasan Anak.

Ketentuan Pasal 25 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2), sehingga Pasal 25 berbunyi such berikut:

Pasal 25Kewajiban dan tanggung jawab social terhadap keterpurukan Anak dilaksanakan oleh kegiatan peran Masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan Anak.Kewajiban dan tanggung jawab social sebagaimana dimaksud di atas ayat (1) dilaksanakan mencapai melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati Anak.

Ketentuan mengenai judul Bagian Keempat diatas BAB IV diubah, sehingga berbunyi kemudian berikut:

Bagian KeempatKewajiban dan Tanggung Jawab Orang başı dan Keluarga

Ketentuan ayat (1) Pasal 26 ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf d dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 26 berbunyi such berikut:

Pasal 26Orang tua berkewajiban dan akuntabel untuk:mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;menumbuhkembangkan Anak benar dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;mencegah terjadinya perkawinan di atas usia Anak; danmemberikan pendidikan ilustrasi dan penanaman nilai budi pekerti diatas Anak.Dalam bab Orang başı tidak ada, atau noël diketahui keberadaannya, atau untuk suatu sebab noel dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, keberpihakan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menangkal kepada Keluarga, yang dilaksanakan pantas dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan ayat (4) Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi such berikut:

Pasal 27Identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya.Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.Pembuatan akta kelahiran didasarkan diatas surat keterangan dari orang apa menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.Dalam bab Anak yang proses kelahirannya noel diketahui dan rakyat Tuanya noel diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk Anak tersebut didasarkan di atas keterangan orang apa menemukannya dan dilengkapi berita acara aturan dirombak kepolisian.

Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi such berikut:

Pasal 28Pembuatan akta kelahiran dilakukan melalui instansi apa menyelenggarakan urusan pemerintahan di daerah administrasi kependudukan.Pencatatan kelahiran diselenggarakan paling rendah pada tingkat kelurahan/desa.Akta kelahiran sebagaimana dimaksud di ~ ayat (1) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) days sejak tanggal dipenuhinya setiap orang persyaratan benar dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud di ~ ayat (1) noel dikenai biaya.Ketentuan mengenai tata cara dan syarat pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pantas dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 33 diubah sehingga Pasal 33 berbunyi kemudian berikut:

Pasal 33Dalam hal Orang başı dan familial Anak tidak dapat mandatnya kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, seseorang ataukah badan hukum yang memenuhi demands dapat ditunjuk seperti Wali dari Anak apa bersangkutan.Untuk were Wali dari Anak sebagaimana dimaksud diatas ayat (1) dilakukan malalui penetapan pengadilan.Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud diatas ayat (2) harus luaran kesamaan mencapai agama yang dianut Anak.Wali sebagaimana dimaksud di atas ayat (2) akun terhadap diri Anak dan wajib mengelola harta milik Anak yang bersangkutan karena kepentingan keunggulan bagi Anak.Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penunjukan tutor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipesan dengan Peraturan Pemerintah.

Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 38A sehingga berbunyi seperti berikut:

Pasal 38A

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengasuhan Anak sebagaimana dimaksud batin Pasal 37 dan Pasal 38 pengaturan dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) diubah, di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), dan middle ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a), sehingga Pasal 39 berbunyi kemudian berikut:

Pasal 39
(1)Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan apa terbaik bagi Anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud di ~ ayat (1) noel memutuskan menghubung darah antara Anak yang diangkat dan Orang perilaku kandungnya.
(2a)Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud diatas ayat (1) terdaftar dicatatkan di dalam akta kelahiran, dengan noël menghilangkan identitas awal Anak.
(3)Calon Orang tua angkat harus seagama menjangkau agama apa dianut malalui calon Anak Angkat.
(4)Pengangkatan Anak oleh burger negara asing hanya dapat dilakukan such upaya terakhir.
(4a)Dalam bab Anak noel diketahui asal usulnya, orang apa akan tangga berjalan Anak tersebut harus menambahkan identitas Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4).
(5)Dalam hal asal usul Anak noel diketahui, religius Anak disesuaikan dengan keagamaan mayoritas inhabitants setempat.

Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi such berikut:

Pasal 41

Pemerintah, pemerintah Daerah, dan Masyarakat does bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan Anak.

Di antara Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 41A, sehingga berbunyi kemudian berikut:Pasal 41A

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaaan pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud batin Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41 diatur dengan Peraturan Pemerintah.


Ketentuan ayat (1) Pasal 43 diubah sehingga Pasal 43 berbunyi such berikut:

Pasal 43Negara, Pemerintah, pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, setiap orang Tua, Wali, dan lembaga sosial menjamin maju Anak batin memeluk agamanya.Perlindungan Anak batin memeluk agamanya sebagaimana dimaksud di ~ ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran keagamaan bagi Anak.

Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi seperti berikut:

Pasal 44Pemerintah dan Pemerintah quenn wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan apa komprehensif bagi Anak agar setiap Anak memperoleh degree kesehatan apa optimal sejak batin kandungan.Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung melalui peran serta Masyarakat.Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud di atas ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan health dasar maupun rujukan.Upaya kesehatan apa komprehensif sebagaimana dimaksud di ~ ayat (1) diselenggarakan secara cuma-cuma bagi familic yang tidak mampu.Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud di ~ ayat (1) sampai mencapai ayat (4) disesuaikan menjangkau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45Orang basi dan familial bertanggung jawab menjaga kesehatan Anak dan perawat Anak sejak dalam kandungan.Dalam chapter Orang başı dan keluarga yang noël mampu melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud diatas ayat (1), otoritas dan Pemerintah quenn wajib memenuhinya.Kewajiban sebagaimana dimaksud di ~ ayat (2), pelaksanaannya dilakukan benar dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di antara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 45A dan Pasal 45B sehingga berbunyi seperti berikut:

Pasal 45A

Setiap orang dilarang does aborsi terhadap Anak apa masih di dalam kandungan, kecuali dengan alasannya dan tata cara apa dibenarkan benar dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45BPemerintah, pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Orang başı wajib melindungi Anak dari perbuatan apa mengganggu kesehatan dan ditanam kembang Anak.Dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana dimaksud di atas ayat (1), Pemerintah, otoritas Daerah, Masyarakat, dan Orang tua harus melakukan aktivitas apa melindungi Anak.

Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi kemudian berikut:

Pasal 46

Negara, Pemerintah, pemerintah Daerah, Keluarga, dan Orang perilaku wajib mengusahakan agar Anak yang lahir terhindar dari penyakit apa mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.

Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47Negara, Pemerintah, otoritas Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang basi wajib melindungi Anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain.Negara, Pemerintah, otoritas Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang başı wajib melindungi Anak dari perbuatan:pengambilan organ sikap Anak dan/atau jaringan sikap Anak tanpa memperhatikan kesehatan Anak;jual beli organ dan/atau jaringan riak Anak; danpenelitian kesehatan apa menggunakan Anak sebagai objek penelitian tidak punya seizin Orang başı dan noel mengutamakan kepentingan apa terbaik bagi Anak.

Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi such berikut:

Pasal 48

Pemerintah dan Pemerintah menyiksa wajib menyelenggarakan pelatihan dasar minimum 9 (sembilan) tahun untuk semua Anak.

Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi kemudian berikut:

Pasal 49

Negara, Pemerintah, otoritas Daerah, Keluarga, dan Orang perilaku wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan.

Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

Anak Penyandang disabilitas diberikan kesempatan dan aksesibilitas buat memperoleh training inklusif dan/atau mendidik khusus.

Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi seperti berikut:

Pasal 53Pemerintah dan Pemerintah daerah bertanggung jawab buat memberikan pengeluaran pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma ataukah pelayanan spesialisasi bagi Anak dari familic kurang mampu, Anak Terlantar, dan Anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.Pertanggungjawaban otoritasnya dan Pemerintah quận sebagaimana dimaksud pada ayat (1) implisit pula mendorong Masyarakat untuk berperan aktif.

Ketentuan Pasal 54 diubah dan ditambah penjelasan ayat (1) sehingga berbunyi seperti berikut:

Pasal 54Anak di di dalam dan di lingkungan satuan training wajib mendapatkan keterpurukan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, keburukan seksual, dan ragum lainnya yang dilakukan melalui pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat.

Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi kemudian berikut:

Pasal 55Pemerintah dan Pemerintah menyiksa wajib menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial Anak terlantar, baik di di dalam lembaga maupun keluar lembaga.Penyelenggaraan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui lembaga masyarakat.Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan Anak terlantar, lembaga otoritasnya dan lembaga social sebagaimana dimaksud di ~ ayat (2) dapat mengadakan action sama mencapai berbagai pihak apa terkait.Dalam bab penyelenggaraan dijunjung dan perawatan sebagaimana dimaksud diatas ayat (3), monitor dilakukan malalui kementerian apa menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi such berikut:

Pasal 56Pemerintah dan Pemerintah quận dalam menyelenggarakan pembayaran dan perawatan terdaftar mengupayakan dan help Anak, agar Anak dapat:berpartisipasi;bebas menyatakan pendapat dan berpikir benar dengan trấn nurani dan agamanya;bebas menerima insula lisan atau tertulis pantas dengan tahapan usia dan perkembangan Anak;bebas berserikat dan berkumpul;bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; danmemperoleh sarana play yang memenuhi syarat health dan keselamatan.Upaya sebagaimana dimaksud di atas ayat (1) dikembangkan dan disesuaikan menjangkau usia Anak, tingkat kemampuan Anak, dan lingkungannya agar noël menghambat dan mengganggu perkembangan Anak.

Ketentuan ayat (2) Pasal 58 diubah sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58Penetapan piring sebagaimana dimaksud batin Pasal 57 sekaligus menetapkan ruang angkasa penampungan, pemeliharaan, dan perawatan Anak Terlantar apa bersangkutan.Pemerintah dan Pemerintah menyiksa atau lembaga apa diberi wewenang delegasi menyediakan angkasa sebagaimana dimaksud di atas ayat (1).

Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi kemudian berikut:

Pasal 59Pemerintah, pemerintah Daerah, dan lembaga country lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan maju Khusus kepada Anak.Perlindungan mengkhususkan kepada Anak sebagaimana dimaksud di atas ayat (1) menghadiahkan kepada:Anak dalam situasi darurat;Anak apa berhadapan dengan hukum;Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;Anak apa dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;Anak yang dulu korban melecehkan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;Anak yang menjadi korban pornografi;Anak mencapai HIV/AIDS;Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;Anak korban vice seksual;Anak korban jaringan terorisme;Anak Penyandang Disabilitas;Anak korban menyembuhkan salah dan penelantaran;Anak dengan başı sosial menyimpang; danAnak yang dulu korban stigmatisasi dari pelabelan terhubung dengan dengan terms Orang Tuanya.

Di antara Pasal 59 dan Pasal 60 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 59A sehingga berbunyi kemudian berikut:

Pasal 59A

Perlindungan mengkhususkan bagi Anak sebagaimana dimaksud batin Pasal 59 ayat (1) dilakukan oleh upaya:

penanganan apa cepat, tersirat pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan health lainnya;pendampingan psikososial diatas saat pengobatan sampai pemulihan;pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga noël mampu; danpemberian keterpurukan dan pendampingan pada setiap tangani itu peradilan.

Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi seperti berikut:

Pasal 60

Anak batin situasi darurat sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a terdiri atas:

Anak yang menjadi pengungsi;Anak korban kerusuhan;Anak korban bencana alam; danAnak dalam situasi menabrak bersenjata.

Ketentuan Pasal 63 dihapus.

Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi seperti berikut:

Pasal 64

Perlindungan khusus bagi Anak apa berhadapan dengan bertindak sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

perlakuan secara manusiawi mencapai memperhatikan kebutuhan pantas dengan umurnya;pemisahan dari people dewasa;pemberian bantuan beraksi dan bantuan lain secara efektif;pemberlakuan kegiatan rekreasional;pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, ataukah perlakuan lain yang kejam, noël manusiawi serta merendahkan keagungan dan derajatnya;penghindaran dari penjatuhan pidana sekarat dan/atau kriminalitas seumur hidup;penghindaran dari penangkapan, penahanan ataukah penjara, kecuali kemudian upaya last dan batin waktu yang most singkat;pemberian peradilan di peningkatan pengadilan Anak yang objektif, noel memihak, dan dalam sidang apa tertutup untuk umum;penghindaran dari release atas identitasnya.pemberian pendampingan people Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;pemberian advokasi sosial;pemberian hayatnya pribadi;pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;pemberian pendidikan;pemberian pelayanan kesehatan; danpemberian baik lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi such berikut:

Pasal 65

Perlindungan mengkhususkan bagi Anak dari dicuri minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 59 ayat (2) huruf c dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan keuntungan bahasanya sendiri.

Ketentuan Pasal 66 diubah dan ditambah penjelasan sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

Perlindungan spesialisasi bagi Anak apa dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud batin Pasal 59 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:

penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan mencapai Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; danpelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga penguncian diri masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

Perlindungan spesialisasi bagi Anak yang dulu korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 59 ayat (2) huruf e dan Anak yang terlibat batin produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.

Di antara Pasal 67 dan Pasal 68 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 67A, Pasal 67B, dan Pasal 67C sehingga berbunyi seperti berikut:

Pasal 67A

Setiap rakyat wajib melindungi Anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses Anak terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi.

Pasal 67BPerlindungan spesialisasi bagi Anak yang were korban pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf f dilaksanakan melalui upaya pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, health fisik dan mental.Pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, diberkatilah anda fisik dan mitologis sebagaimana dimaksud di ~ ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Pasal 67C

Perlindungan spesialisasi bagi Anak mencapai HIV/AIDS sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 59 ayat (2) huruf g dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi.

Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi kemudian berikut:

Pasal 68

Perlindungan mengkhususkan bagi Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau berdagang sebagaimana dimaksud batin Pasal 59 ayat 2 huruf h dilakukan malalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.

Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi seperti berikut:

Pasal 69

Perlindungan mengkhususkan bagi Anak korban Kekerasan piritter dan/atau psikis sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 59 ayat (2) huruf ns dilakukan melalui upaya:

penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi Anak korban tindak Kekerasan; danpemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

Di antara Pasal 69 dan Pasal 70 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 69A dan Pasal 69B sehingga berbunyi kemudian berikut:

Pasal 69A

Perlindungan mengkhususkan bagi Anak korban keburukan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan biaya kesusilaan;rehabilitasi sosial;pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; danpemberian maju dan pendampingan di atas setiap tingkat pemeriksaan start dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan kebijakan aturan di sidang pengadilan.Pasal 69B

Perlindungan spesialisasi bagi Anak korban jaringan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf k dilakukan oleh upaya:

edukasi kyung pendidikan, ideologi, dan pengeluaran nasionalisme;konseling sekitar bahaya terorisme;rehabilitasi sosial; danpendampingan sosial.

Ketentuan Pasal 70 diubah dan huruf b ditambah penjelasan sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

Perlindungan mengkhususkan bagi Anak Penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 59 ayat 2 huruf l dilakukan melalui upaya:

perlakuan Anak secara manusiawi pantas dengan harga diri dan daratkan Anak;pemenuhan kebutuhan khusus;perlakuan apa sama menjangkau Anak lainnya untuk mencapai menyelesaikan sosial sepenuh mungkin dan pengembangan individu; danpendampingan sosial.

Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi such berikut:

Pasal 71

Perlindungan khusus bagi Anak korban menyembuhkan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud batin Pasal 59 ayat (2) huruf m dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

Di antara Pasal 71 dan Pasal 72 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 71A, Pasal 71B, Pasal 71C, dan Pasal 71D sehingga berbunyi kemudian berikut:

Pasal 71A

Perlindungan spesialisasi bagi Anak dengan tua sosial menyimpang sebagaimana dimaksud batin Pasal 59 ayat (2) huruf n dilakukan melalui bimbingan pengeluaran agama dan biaya sosial, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

Pasal 71B

Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang tuanya sebagaimana dimaksud batin Pasal 59 ayat (2) huruf o dilakukan malalui konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

Pasal 71C

Ketentuan lebih next mengenai perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 59 sampai menjangkau Pasal 71B diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 71DSetiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan nanti pengadilan berupa daratkan atas restitusi yang were tanggung jawab pelaku kejahatan.Ketentuan lebih next mengenai pelaksanaan restitusi sebagaimana dimaksud di ~ ayat (1) pengaturan dengan Peraturan Pemerintah.

Di antara bab IX dan hal X disisipkan 1 (satu) bab, yakni hal IXA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IXAPENDANAAN

Di antara Pasal 71D dan Pasal 72 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 71E sehingga berbunyi seperti berikut:

Pasal 71EPemerintah dan Pemerintah quenn bertanggung jawab menyediakan dana penyelenggaraan maju Anak.Pendanaan penyelenggaraan maju Anak sebagaimana dimaksud diatas ayat (1) sumber dari:Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dansumber dana lain yang sah dan noel mengikat.Sumber dana lain yang sah dan noël mengikat sebagaimana dimaksud diatas ayat (2) huruf c dikelola benar dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi seperti berikut:

Pasal 72Masyarakat berperan serta dalam Perlindungan Anak, baik secara perseorangan maupun kelompok.Peran social sebagaimana dimaksud di atas ayat (1) dilakukan oleh people perseorangan, lembaga maju anak, lembaga kesejahteraan sosial, memegang kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan world usaha.Peran Masyarakat dalam penyelenggaran maju Anak sebagaimana dimaksud di atas ayat (1) dilakukan mencapai cara:memberikan insula melalui sosialisasi dan edukasi mengenai ke kanan Anak dan peraturan perundang-undangan kyung Anak;memberikan masukan batin perumusan kebijakan yang terkait perlindungan Anak;melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak Anak;berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak;melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan maju Anak;menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang Anak;berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap Anak korban sebagaimana dimaksud batin Pasal 59; danmemberikan ruang kepada Anak karena dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.Peran pegang kemasyarakatan dan lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud di atas ayat (2) dilakukan menjangkau cara mengambil langkah yang diperlukan pantas tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing karena membantu penyelenggaraan perlindungan Anak.Peran media mass sebagaimana dimaksud di ~ ayat (2) dilakukan malalui penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan Anak mencapai memperhatikan kepentingan keunggulan bagi Anak.Peran dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:kebijakan perusahaan yang berperspektif Anak;produk apa ditujukan karena Anak harus aman bagi Anak;berkontribusi di dalam pemenuhan daratkan Anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan.

Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi kemudian berikut:

Pasal 73

Peran sosial sebagaimana dimaksud batin Pasal 72 dilaksanakan pantas dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di antara halaman X dan hal XI disisipkan 1 (satu) bab, yakni hal XA, sehingga berbunyi kemudian berikut:

BAB XAKOORDINASI, PEMANTAUAN, penaksiran DAN PELAPORAN

Di antara Pasal 73 dan Pasal 74 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 73A sehingga berbunyi kemudian berikut:

Pasal 73ADalam rangka efektivitas penyelenggaraan maju Anak, kementerian apa menyelenggarakan urusan pemerintahan di daerah Perlindungan Anak harus melakukan koordinasi persimpangan sektoral mencapai lembaga terkait.Koordinasi sebagaimana dimaksud diatas ayat (1) dilakukan oleh pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan maju Anak.Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengaturan dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga berbunyi such berikut:

Pasal 74Dalam rangka curam efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan hak Anak, menjangkau Undang-Undang ini dibentuk Komisi maju Anak Indonesia yang bersifat independen.Dalam hal diperlukan, Pemerintah menyiksa dapat membentuk Komisi maju Anak quenn atau lembaga lainnya yang sejenis buat mendukung pengawasan penyelenggaraan keterpurukan Anak di daerah.

Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga berbunyi kemudian berikut:

Pasal 75Keanggotaan Komisi maju Anak Indonesia terdiri overhead 1 (satu) setiap orang ketua, 1 (satu) setiap orang wakil ketua, dan 7 (tujuh) orang anggota.Keanggotaan didelegasikan sebagaimana dimaksud batin ayat (1) terdiri overhead unsur Pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, memegang kemasyarakatan, dunia usaha, dan dicuri masyarakat apa peduli terhadap maju Anak.Keanggotaan komisi sebagaimana dimaksud di atas ayat (1) dan ayat (2) diangkat dan diberhentikan melalui Presiden ke mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan person Republik Indonesia, karena masa jabatan 5 (lima) lima dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan organisasi, mekanisme kerja, dan pembiayaan pengaturan dengan Peraturan Presiden.

Lihat lainnya: Ucapan Cepat Sembuh Dalam Bahasa Inggris, 20 Pokok Doa Untuk Didoakan Selama Pandemi Ini

Ketentuan Pasal 76 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

Komisi maju Anak Indonesia bertugas:

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan baik Anak;memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan Anak.mengumpulkan data dan insula mengenai keterpurukan Anak;menerima dan melakukan penelaahan overhead pengaduan social mengenai pelanggaran daratkan Anak;melakukan mediasi atas pertikaian pelanggaran baik Anak;melakukan action sama menjangkau lembaga yang dibentuk sosial di daerah Perlindungan Anak; danmemberikan cerita kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini.